Banjarnegara, 22 Juli 2025 – Kejaksaan Negeri Banjarnegara menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya di sektor perikanan, dengan turut hadir dalam kegiatan kunjungan kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berlangsung di Desa Tanjunganom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan pusat dan daerah ini menjadi momentum strategis untuk mendorong pemberdayaan kelompok tani perikanan air tawar di Banjarnegara. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan calon induk ikan nila kepada para pembudidaya sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pedesaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Fadhila Maya Sari, SH., M.Kn, hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, mendampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Banjarnegara. Kehadiran beliau menjadi bentuk nyata dari peran Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang juga aktif berperan dalam mendukung program-program strategis pemerintah daerah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kejaksaan Negeri Banjarnegara memandang bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan pembangunan, terutama dalam pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program bantuan pemerintah. Dalam konteks ini, Kejaksaan siap untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan, sesuai dengan prinsip good governance.

Acara yang berlangsung dengan tertib dan aman ini juga menjadi wadah dialog antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pengembangan sektor perikanan air tawar di Banjarnegara. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor ini, di antaranya dengan kesiapan penyediaan pakan serta harapan akan perhatian lebih dari pemerintah pusat terkait aksesibilitas wilayah Banjarnegara.

Kejaksaan Negeri Banjarnegara, melalui peran serta aktif dalam kegiatan seperti ini, terus menunjukkan eksistensinya bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, namun juga sebagai mitra pembangunan daerah yang adaptif, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.